GIRI MENANG—Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) terus berkomitmen untuk menurunkan angka pernikahan anak di wilayahnya. Hal ini terungkap melalui kegiatan Closing Program Yes I Do Lombok Barat di Hotel Aruna Senggigi, Selasa (29/9/2020)
"Sudah pas Peran NGO melalui Program Yes I Do sangat bagus menekan tingkat pernikahan anak," kata Kepala DP2KBP3A Lobar Ramdan Hariyanto.
Menurutnya, program ini sejalan dengan program yang ada di daerah. Pemkab memang tengah berupaya menekan angka pernikahan dini dengan Perda Pendewasaan Usia Pernikahan dan peraturan lainnya. Adanya program di empat desa yang menjadi pilot project dari 122 desa yang ada di Lobar, ternyata berpengaruh signifikan mendukung program daerah.
"Saya banyak belajar dari Program Yes I do," tuturnya.
Bahkan dengan adanya program ini sejak 2016, bisa mengantarkan Pemkab Lobar di 2019 menjadi Kabupaten Layak Anak. Karena itu, mereka sangat berkomitmen akan mengembangkan dan melanjutkan program yang dicanangkan program Yes I Do sehingga menggantarkan Lobar menjadi Kabupaten Layak Anak tingkat madya di tahun 2020.
"Ini memerlukan komitmen bersama dan kedepannya akan tambah banyak yang peduli terhadap masyarakat Lobar. Semoga terus mendorong untuk Lobar yang lebih mantap," imbuhnya.
Kadis Dikbud Lobar Nasrun mengatakan, adanya Program Yes I Do dengan membawa modul setara dalam pelaksanaannya sangat membantu dinas.
"Kami sangat menanggapi positif program ini, orang tua juga sangat menyambut baik," ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Lobar Made Ambarwati juga memberi apresiasi serupa. Pemkab bisa terbantu dalam menekan angka kematian ibu dan anak yang dikarenakan pernikahan dini.
"Semoga kerja sama ini bisa dilanjutkan dan kami akan mengembangkan program ini ke desa-desa lainnya," tuturnya.
District Coordinator for Yes I Do Programme Lombok Barat Muhammad Rey Dwi Pangestu mengatakan, kerja sama antara kedua belah pihak bersifat saling menguntungkan. Capaian dari program ini merubah perilaku dari anggota komunitas dalam menangani dan mencegah dampak perkawinan anak, kehamilan remaja, dan praktik berbahaya bagi kesehatan reproduksi perempuan.
"Kegiatan akhir program ini ada penandatanganan komitmen dari pemda dan instansi terkait mendukung penekanan perkawinan remaja. Sehingga pemerintah terus menciptakan dan memastikan implementasi kebijakan yang berhubungan dengan pencegahan perkawinan anak dan kehamilan remaja," kata dia. (nur/r10)
