Konsultan Pengembangan Kerangka Kerja Advokasi Program Yes I Do

Latar belakang

Di Indonesia, praktik perkawinan, kehamilan remaja, dan sunat perempuan anak masih mudah ditemukan baik di perkotaan maupun pedesaan. Secara nasional, setidaknya 1 dari 4 anak remaja menikah di usia kurang dari 18 tahun (BPS, 2016). Menurut Profil Kesehatan Indonesia tahun 2014 menyebutkan bahwa lebih dari 46ribu anak perempuan telah menikah di bawah usia 19 tahun. Data Riskesdas tahun 2013 juga menunjukkan 51,2% dari 114.993 anak perempuan usia 0-11 tahun mengalami praktik sunat perempuan, dan propinsi Nusa Tenggara Barat dan Jawa Barat masuk dalam 10 besar penyumbang kasus tersebut. Dalam kasus perkawinan anak, data di 4 desa kabupaten Sukabumi (Cisolok, Cikelat, Sukaraja, dan Limbangan) menunjukkan 33 anak perempuan di bawah usia 18 tahun selama tahun 2017, kehamilan dibawah usia 20 tahun tercatat tinggi dengan angka kasus sebanyak 31 kasus di Sukaraja dan 42 kasus di Cisolok, serta 552 praktik sunat perempuan. Hal serupa terjadi di Lombok Barat (desa Jagaraga Indah, Sekotong Timur, Lembar selatan, dan Kediri) sebanyak 51 kasus perkawinan anak, 60 dari 145 remaja mengalami kehamilan di bawah usia 20 tahun, dan 107 praktik sunat perempuan. Sementara di Rembang (desa Woro, Sendang Mulyo, Mojosari, dan Menoro), 21 anak menikah di bawah umur 20 tahun, 66 remaja mengalami kehamilan di bawah 20 tahun, sedangkan praktik sunat perempuan dilakukan secara simbolik.

Merespon situasi ini, Rutgers WPF Indonesia, Plan International Indonesia, dan Aliansi Remaja Independen (ARI) berkolaborasi dalam sebuah aliansi untuk mengakhiri praktik perkawinan anak, kehamilan remaja, dan praktik berbahaya terhadap kesehatan reproduksi perempuan melalui Program Yes I Do (YID). Program YID dilaksanakan hingga tahun 2020 di 12 desa di Kabupaten Sukabumi (Cisolok, Cikelat, Sukaraja, dan Limbangan), Rembang (desa Woro, Sendang Mulyo, Mojosari, dan Menoro) dan Lombok Barat (desa Jagaraga Indah, Sekotong Timur, Lembar selatan, dan Kediri). Program ini diharapkan untuk mendorong perubahan perspektif, sikap dan perilaku dari semua lini mulai dari individu, keluarga, masyarakat, dan negara untuk bergerak dalam melakukan upaya pencegahan perkawinan anak, kehamilan remaja dan praktik berbahaya terhadap kesehatan reproduksi perempuan.

Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan strategis kepada pemerintah terkait untuk menggalang dukungan dan komitmen politis l dari tingkat lokal dan nasional yang dituangkan dalam kerangka kerja advokasi program YID untuk memupuk keberpihakan pemerintah. Untuk menguatkan strategi advokasi tersebut juga diperlukan kerangka advokasi yang terdiri rencana, strategi, dan agenda aksi yang terkait dengan peraturan perundangan-undangan yang diharapkan berdampak pada pengalokasian dana program dari pemerintah secara langsung. Oleh sebab itu, Rutgers memerlukan konsultan ahli advokasi yang memiliki pengalaman di isu perkawinan anak / kesehatan seksual dan reproduksi / gender / perlindungan anak.

Tujuan

1. Menyusun panduan kerangka advokasi program Yes I Do sebagai panduan aliansi level lokal maupun nasional seperti isu prioritas advokasi, pemetaan strategi konkret mitra YID untuk mengembangkan rancangan kegiatan advokasi yang realistis
2. Peningkatan kapasitas Aliansi YID tentang strategi advokasi untuk meyakinkan pemerintah dan stakeholder terkait untuk memberikan komitmen pada level kebijakan untuk mendukung inisiatif pencegahan perkawinan anak, kehamilan remaja dan praktik berbahaya pada anak perempuan.

Pertanyaan Kunci

1. Agenda kebijakan dan program prioritas pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang manakah yang bisa berkontribusi kepada capaian dari program Aliansi YID (khususnya tentang pencegahan perkawinan anak, kehamilan remaja, dan praktik berbahaya bagi kesehatan reproduksi anak perempuan)?
2. Siapa aktor kunci di lembaga pemerintahan dan masyarakat, di jejaring yang dapat mendukung kerja-kerja advokasi Aliansi YID dalam mendorong kebijakan yang mendukung pada pengalokasian dana program untuk ketiga isu yang diusung Aliansi YID?
3. Adakah ‘low-hanging fruit’ yang secara cepat dapat mengakselerasi capaian kerja-kerja advokasi Aliansi YID?
4. Strategi khusus seperti apa yang dapat mendorong advokasi di level desa dan kabupaten sehingga ada keterlibatan aktif dan berkelanjutan untuk penghapusan perkawinan anak?
5. Apa strategi khusus untuk mendorong advokasi di level nasional?

Keluaran Konkrit

1. lnception report – analisa review dokumen terkait jawaban pertanyaan kunci menggunakan data sekunder, draft instrumen yang digunakan termasuk draft tools dan tahapan yang akan dilakukan.
2. First draft report – deskripsi singkat dari perkembangan yang telah dikerjakan dan hasil sementara yang didapatkan dari workshop.
3. Final report – laporan lengkap yang berisi strategi dan kerangka kerja advokasi, serta rekomendasi konkret untuk Aliansi YID. Laporan ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Aktivitas kunci

1. Mengembangkan tools untuk pemetaan aktor dan faktor kunci yang mendukung program YID (seperti yang tercantum dalam pertanyaan kunci);
2. Mengembangkan framework advokasi (tingkat desa, kabupaten dan nasional) program YID yang berfokus pada 3 isu YID;
3. Mengembangkan desain dan metodologi workshop advokasi dengan berkonsultasi pada SRHR Specialist Rutgers, PM YID dari Plan dan ARI;
4. Memfasilitasi sesi workshop strategi advokasi untuk Aliansi YID bersama dengan SRHR Specialist Rutgers, PM YID dari ARI dan Plan.
5. Menyusun laporan proses kegiatan workshop advokasi.

Kualifikasi konsultan

• Pendidikan master degree di bidang sosial / kebijakan publik / kesehatan masyarakat / gender / SRHR.
• Memiliki pengalaman langsung dalam advokasi (minimal 2 tahun), harap melampirkan tautan atau dokumentasi terkait.
• Memiliki pengalaman langsung bekerja (minimal 5 tahun) di salah satu isu berikut: Kekerasan berbasis gender, Kesehatan Reproduksi, atau Perlindungan Anak.
• Memiliki pengalaman dalam menyusun dokumen advokasi di tingkat lokal maupun nasional, harap melampirkan tautan atau dokumentasi terkait.
• Memiliki keterampilan dan pengalaman memfasilitasi workshop advokasi.
• Memiliki nilai dan pemahaman yang sesuai dengan konvensi internasional terkait isu perlindungan anak, gender dan kekerasan berbasis gender, kesehatan seksual dan reproduksi.

Jika tertarik dengan lowingan ini, sialkan mengirimkan dokumen sebagai berikut:

1. Letter of Interest yang dilampirkan:
2. CV
3. Contoh kerja yang telah dilakukan (secara spesifik disebutkan posisi kerja ketika melakukan pekerjaan tersebut).
4. Quotation yang berisi penawaran harga untuk konsultansi